gubernur provinsi sulawesi utara (sulut), sinyo h sarundajang, mendukung zona bebas korupsi dalam indonesia timur yang penandatangannya akan diselenggarakan pada daerah ini.
seluruh pimpinan juga pegawai selama jajaran pemerintah provinsi harus berkomitmen kuat mewujudkan sulut yang berintegritas serta bebas korupsi, kata gubernur selama manado, rabu.
gubernur yakin dengan misi mengembangkan tidak korupsi, rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) dan memberikan prioritas pembangunan birokrasi bersih, professional, akuntabel dan menerima bisa diimplementasikan.
dia menambahkan, pencanangan zona bebas korupsi adalah diaplikasikannya instruksi presiden nomor 5 tahun 2004 perihal percepatan pemberantasan korupsi.
Informasi Lainnya:
gubernur dua kali menjabat ini menyatakan pemprov sulut terus menggarap pembenahan sebagaimana yang dituntut ajaran, bahkan dalam bidang percepatan reformasi birokrasi telah diselenggarakan pilihan langkah seperti pakta integritas, zona integritas, wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani.
badan kepegawaian daerah dan bersentuhan segera dengan pegawai telah berhasil menerapkan manajemen berbasis kinerja, peningkatan peran aparatur yang bermuara di pelayanan masyarakat, serta penyempurnaan peraturan yang berangkat dari agama tertinggi, katanya.
pemegang sertifikat development administration university birmingham inggris ini menilai, melalui ditetapkannya zona integritas untuk bentuk komitmen kepala daerah juga jajarannya, mau semakin menciptakan birokrasi dan bersih daripada kkn dan politisasi.
selain tersebut, di memberikan pelayanan benar birokrat berkompeten pada tugas dan tanggung jawab dan diemban, menerima masyarakat dan dunia upaya-upaya dan investasi.
reformasi birokrasi yang digaungkan dalam ini prinsipnya bukanlah sebuah website melainkan suatu gerakan memindahkan para birokrat dari zona nyaman menuju zona kompetitif. hal ini ditujukan agar perubahan pelaksanaan peran serta fungsi birokrasi dengan tepat, segeralah serta konsisten, ujarnya.
dia menambahkan, pembangunan zona integritas merupakan pihak dari percepatan reformasi birokrasi dan dilaksanakan dengan situs peningkatan transparansi juga akuntabilitas aparatur untuk menciptakan birokrasi berintegritas tinggi.
integritas adalah sebuah konsep konsistensi aksi, nilai-nilai, metode, langkah-langkah, prinsip, harapan, dan hasil. selama etika, integritas dianggap sebagai kejujuran juga kebenaran dan adalah akurasi dari aksi seseorang, katanya.