Presiden minta Polri-TNI ambil pelajaran dari kasus Cebongan

presiden susilo bambang yudhoyono membayar seluruh bagian, terutama tni dan polri, supaya memetik pelajaran dibandingkan peristiwa penembakan di lembaga pemasyarakatan (lp) cebongan, yogyakarta, untuk kejadian serupa tak berulang.

saya harap berbagai pihak mendukung proses pengakan hukum sebaik-baiknya lalu petiklah pelajaran, insya allah kehidupan pada negeri kita semakin tertib, ujarnya usai shalat jumat dalam kompleks istana presiden, jakarta.

saya dukung langkah-langkah tni juga polri agar menegakkan hukum juga keadilan, berikan ruang seluas-luasnya supaya mereka berusaha dengan profesional, tutur presiden.

presiden menungkapkan, ia langsung menginstruksikan penanganan angka sesudah kepala polri serta panglima tni melaporkan kejadian penyerangan yang menewaskan empat tahanan itu.

saya telah keluarkan instruksi masa itu supaya mengungkap, mendapatkan pelakunya, hukum juga keadilan ditegakkan, dan semua dijalankan secara profesional, ujarnya.

Yang Lain: Website Toko Online Murah - Jasa Pembuatan Toko Online - Jasa Pembuatan Toko Online Murah - Jasa Pembuatan Toko Online

jangan hingga negara dituduh membiarkan dan tak menegakkan hukum serta keadilan. kita simak seluruh proses, tni, utamanya tni ad telah berinisiatif membentuk tim investigasi, akan tetapi kepolisian juga melanjutkan langkah-langkah penyelidikan, detail presiden.

ia juga menungkapkan kiranya bagaimanapun juga tindakan main hakim sendiri tidak mampu dibenarkan pada negara hukum meski ia mengetahui aksi tersebut adalah perwujudan jiwa korsa.

ada perilaku daripada sekelompok orang, dalam luar disebut grup preman, yang melalui sadis menggarap pembunuhan kepada betul bintara kopassus tni ad. itu lah awal daripada jiwa korsa dan perlakuan dan luar biasa sadisnya tersebut dan membakar emosi mereka, katanya.

kemudian mereka mengerjakan aksi itu, yang tindakan itu sesungguhnya juga tidak kita benarkan, tegasnya.

presiden menyatakan kaum pelaku sudah mengakui perbuatannya serta mencari sanksi hukum pas peraturan.

prajurit yang melakukan tindakan itu tampil secara bertanggungjawab, secara ksatria, juga siap memperoleh sanksi hukum apa saja. demikian dan kaum komandan, mau ikut bertanggungjawab sepenuhnya, katanya.

presiden dan mendukung langkah tni serta polri selama menyelesaikan penanganan angka tersebut menurut hukum juga menyewa penduduk menyerahkan ruang terhadap mereka supaya menjalankan tugas secara profesional.